REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Siapa pun yang menjadi presiden, kebijakan luar negeri Indonesia diperkirakan tidak akan banyak berubah. Karena Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atau Joko Widodo-Jusuf Kalla akan meneruskan kebijakan luar negeri yang telah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Siapa pun presidennya, Indonesia akan tetap menerapkan kebijakan luar negeri bebas-aktif," kata Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta, Rabu (21/5). 

Sebagai salah satu negara nonblok, Ikrar berpendapat, Indonesia akan tetap aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Termasuk juga perdamaian dunia.

"Indonesia juga akan tetap menghormati dan meneruskan hubungan baik dengan negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yakni Australia, Mesir dan India," kata dia.

Mengenai hubungan dengan Australia, Ikrar mengatakan, saat ini kedua negara tengah mengupayakan perbaikan hubungan dan akan terus berlanjut. Meski pun pemerintahan SBY akan segera berakhir. "Pemerintahan selanjutnya akan meneruskan upaya perbaikan hubungan ini," kata Ikrar.

Pada pilpres Juli mendatang, Indonesia memiliki dua pasangan capres dan cawapres. Yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Joko Widodo-Jusuf Kalla diusung koalisi PDI Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura.

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diusung oleh koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Ikuti Whatsapp Channel Republika