REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Indef Ahmad Erani Yustika menilai saat ini pemerintah tidak memiliki posisi yang terlalu kuat dalam mengutak-atik subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sudah membengkak. Menurutnya, situasi ekonomi saat ini tidak memihak sehingga mau tidak mau subsidi harus tetap ada.

Selain itu, kata Erani, birokrasi saat ini sudah terpecah untuk kepentingan politik. "Kalau ada kenaikan BBM misalnya, kemampuan pemerintah sekarang untuk mengantisipasi dampaknya sangat lemah," ujarnya.

Lebih lanjut Erani menuturkan, untuk mengatasi defisit anggaran akibat membengkaknya subsidi memang bukan perkara mudah. Selain berhemat, pemerintah juga bisa mendorong penerimaan pajak dan bukan pajak. "Seperti diketahui, kesadaran masyarakat akan membayar pajak masih rendah. Jika pemerintah mampu meningkatkan ini, setidaknya pemerintah memiliki kemampuan menurunkan defisit," paparnya.

Pemerintah, sambung dia, juga perlu memitigasi penerimaan bukan pajak seperti royalti pertambangan. "Tahun ini harus dimitigasi dengan baik agar tidak terjadi kebocoran seperti tahun sebelumnya," kata Erani

Ikuti Whatsapp Channel Republika