Jumat 23 May 2014 08:49 WIB

Kudeta Militer Thailand Dikecam

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bilal Ramadhan
 Personel militer Thailand menjaga komplek kantor Perdana Menteri Thailand di Bangkok, Selasa (20/5).
Foto: AP/Sakchai Lalit
Personel militer Thailand menjaga komplek kantor Perdana Menteri Thailand di Bangkok, Selasa (20/5).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat mengecam tindakan militer Thailand yang mengkudeta pemerintahannya. Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyatakan tindakan tersebut tidak dibenarkan dan dana bantuan sebesar 10 juta dolar AS dapat ditangguhkan.

Dilansir dari BBC, tak hanya AS, Prancis dan Jerman pun juga mengecam kudeta tersebut. Sedangkan PBB menyatakan keprihatinannya atas situasi politik di negera Thailand. Pada Kamis lalu, militer Thailand menangguhkan konstitusi, melarang pertemuan, dan menahan beberapa politisi.

Militer mengatakan ketertiban perlu dijalankan setelah berbulan-bulan negeri tersebut kisruh. Pihak militer sebelumnya telah menyatakan darurat militer. Dua hari kemudian, militer mempertemukan para pemimpin politik di Bangkok membicarakan krisis yang tengah terjadi.

Kepala militer Jenderal Prayuth Chan-ocha kemudian menyatakan adanya kudeta militer. Sejumlah tokoh penting yang hadir dalam pembicaraan seperti Suthep Thaugsuban dan Jatuporn Prompan telah ditahan.

Sedangkan, Perdana Menteri sementara Niwatthamrong Boonsongphaisan tidak hadir dalam pembicaraan dan keberadaannya masih belum diketahui.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement