Jumat 23 May 2014 22:17 WIB

Perbaiki Rapor Merah, Pemkot Yogya Standarisasi Layanan

Rep: Yulianingsih/ Red: Asep K Nur Zaman
Balai Kota Yogyakarta (Ilustrasi)
Foto: Antara
Balai Kota Yogyakarta (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Rapor merah dari Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) terhadap layanan publik membuat Pemkot Yogyakarta terus berbenaah diri. Kini menargetkan bisa melakukan standarsasi layanan publik hingga tingkat kelurahan maksimal pada 2015.

"Standar layanan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009," ungkap Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta, Kris Sardjono Sutedjo, Jumat (23/5).

Menurutnya, pasca rapor merah, perbaikan layanan dikebut di 13 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Perbaikan juga dikembangkan ke  250 instansi, unit kerja, dan subunit kerja.

"Seminggu ini kami fokus untuk 13 SKPD yang dinilai masih ada kekurangan. Tapi akan dikembangkan ke semua SKPD, unit kerja, dan subunit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat," kata Kris.

Perbaikan difokuskan pada informasi pelayanan publik dan standar pelayanan, seperti harus ada kepastian waktu dan biaya. Kris berkilah, selama ini sebenarnya tiap instasi  sudah memiliki standar pelayanan publik, namun mengacu pada standar pelayanan pada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Menurut Kris, upaya tersebut tidak membutuhkan biaya mahal sehingga seluruh SKPD, instansi, dan unit kerja bisa memenuhinya. Termasuk dapat menerapkan semuanya pada tahun depan.

"Targetnya SKPD yang masih dapat rapor merah atau kuning dari ORI, dengan perbaikan pelayanan dapat meraih rapor hijau tahun ini," kata Kris.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan ORI DIY Jateng, Budhi Masthuri, menilai Pemkot Yogya sudah berkomitmen memperbaiki kualitas layanan publik. Seluruh SKPD sebenarnya sudah memiliki standar pelayanan publik, namun kurang diinformasikan.

"Padahal, informasi itu penting. Terutama kepastian waktu, dan biaya. Kalau tidak ada itu, berpotensi untuk mengulur-ulur waktu dan tambahan biaya bisa terjadi," kata Budhi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement