REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascapenetapan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana haji pada Kamis (22/5), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta laporan kinerja Kementerian Agama.
Untuk itu, Ahad (25/5), pejabat eselon I Kementerian Agama, diinisiasi oleh Sekretaris Jenderal Kemenag menyelengarakan rapat koordinasi. "Rapat membahas capaian masing-masing bidang yang akan disampaikan ke atasannya menteri, yaitu pak Presiden," kata Irjen Kementeria Agama M. Jasin di Jakarta, sebelum rapat dimulai.
Dijelaskannya, di tengah kasus yang saat ini bergulir antara menteri dan KPK, rapat koordinasi tersebut merupakan rapat persiapan pelaporan biasa yang bisa jadi akan disampaikan kepada masyarakat melalui konferensi pers.
Apa pun yang terjadi, lanjut dia, data hasil rapat tersebut nantinya bisa juga dipakai untuk menghadapi hal-hal yang belum bisa diprediksi. Kasus tersebut, kata dia, biar diselesaikan sesuai prosedur. Namun keberlangsungan kinerja dan hal baik yang dilakukan Kemenag pun tak boleh luput dari perhatian.
"Kalau yang buruknya ada, ya selesaikan, tapi yang baik juga kita sampaikan," ujarnya.
Jasin juga memastikan, di tengah bergulirnya kasus korupsi haji di KPK, tak lantas membuat sistem kerja di Kemenag mandek. Ia juga menekankan bahwa sampai saat ini kementerian masih solid di ranah internal. "Kita punya sistem, bila ada yang terganggu di sati sisi, maka yang lainnya harus terus berjalan," tegasnya.
Makanya, masyarakat pun jangan khawatir. Sebab adanya kasus penyalahgunaan dana haji di kemeag tak lantas membuat pelaksanaan haji tahun ini terganggu. Haji, kata dia, akan tetap berjalan bahkan pelaksanaannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
"Untuk tahun sekarang saja, kita penginapan untuk jamaah itu sekelas hotel," tuturnya sembari memperlihatkan foto-foto hotel yang akan ditempati oleh jamaah nantinya. Hotel dan pemondokan haji sejumlah 116 tempat dipantau langsung oleh Irjen dan jajarannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika