REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Darurat militer Senin diberlakukan di Republik Rakyat Donetsk (DPR), yang belum lama diproklamasikan, kata Denis Pushilin, ketua presidium Dewan Tertinggi DPR, kepada Itar-Tass.
"Hukum darurat militer diperkenalkan di wilayah DPR. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan unit-unit militer Ukraina dari wilayah Republik", jelasnya.
Pushilin juga mengomentari rencana yang akan diumumkan oleh Petro Poroshenko itu, yang tampaknya menang dalam pemilihan presiden Ukraina, untuk melakukan perjalanan resmi pertama sebagai presiden ke Donbass.
"Mari kita bicara secara jujur mengenai hal ini. Perjalanan ini sebaiknya tidak segera dilakukan, terutama bagi orang-orang DPR yang menentang pengumuman calon.
"Tak satu pun dari mereka mengutuk perintah pidana pihak berwenang Kiev untuk terus melakukan eksekusi yang mengakibatkan kematian warga sipil.
"Tak satu pun dari mereka mengutuk peristiwa di Odessa. Apa yang dia bisa (Poroshenko) bicarakan tentang di sini,?" kata Pushilin mempertanyakan secara retoris.
Dia menunjukkan bahwa dialog DPR dengan pihak berwenang di Kiev "hanya mungkin dengan partisipasi perantara".
"Kami siap untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pertukaran sandera dan penarikan pasukan Ukraina dari wilayah DPR," tambah Pushilin.