REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak ingin dipaksa dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan monorel dengan PT Jakarta Monorail.
"Saya juga maunya proyek monorel ini cepat berjalan dan cepat rampung. Tapi, saya juga tidak mau kalau sampai harus dipaksa-paksa menandatangani PKS itu," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (26/5).
Menurut dia, penandatanganan PKS tersebut tidak berkaitan dengan masa cutinya yang akan dimulai secara efektif 1 Juni 2014 guna mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Presiden (Pilpres). "Tidak ada kaitannya dengan masa cuti. Kalau memang sampai saya cuti nanti syarat-syarat PKS monorel itu belum juga rampung, masa harus tetap saya tanda tangani," ujar Jokowi.
Dia menuturkan sampai dengan saat ini, baru beberapa persyaratan yang dipenuhi oleh PT JM. Akan tetapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih harus melakukan pengecekan atau kajian lebih lanjut terkait syarat-syarat tersebut.
"Jadi, syarat-syarat yang sudah dipenuhi itu tidak kami terima begitu saja. Kami masih harus hitung lagi, kaji lagi. Kami kan tidak mau kalau proyek ini sampai mangkrak lagi," tutur Jokowi.
Oleh karena itu, mantan Wali Kota Solo itu pun mengaku harus bersikap hati-hati dalam menentukan kelanjutan pembangunan salah satu transportasi masal berbasis rel tersebut. "Saya harus hati-hati mengambil keputusan mengenai kelanjutan pembangunan monorel ini. Saya tidak mau nanti muncul masalah setelah perjanjian kerja sama ditandandatangani oleh kedua belah pihak," ungkap Jokowi.
