REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Di bawah pengamanan ekstra ketat dari tentara dan polisi, Mesir pada Senin (26/5) memulai pemilihan presiden pengganti Presiden Mohamed Moursi yang digulingkan oposisi dukungan militer pada Juli tahun lalu.
Sebanyak 53,9 juta pemilik hak suara akan mencoblos dalam pemilihan presiden kedua setelah tumbangnya rezim Presiden Hosni Mubarak pada 2011 setelah lebih 30 tahun berkuasa.
Pilpres yang digelar selama dua hari hingga Selasa (27/5) ini berlangsung satu putaran karena hanya diikuti dua calon presiden, yaitu mantan Panglima Militer Abdel Fatah Al Sisi dan tokoh sayap kiri Hamdeen Sabahi.
Kedua capres, Al Sisi dan Sabahi, dikenal sebagai tokoh yang berperan penting melengserkan Presiden Moursi yang baru satu tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Negeri Piramida itu.
Moursi sebelumnya terpilih sebagai presiden dalam pilpres 2012 yang diakui dunia sebagai pemilihan presiden paling jujur dan demokratis dalam sejarah Mesir modern.
Sejak Presiden Moursi dilengserkan pada 3 Juli 2013, militer menunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour, sebagai pelaksana tugas presiden.
Berbagai jajak pendapat Al Sisi akan memenangkan pertarungan meraih kursi presiden untuk masa jabatan empat tahun ini.
Kalangan pengamat juga memperkirakan kemenangan Al Sisi. Perkiraan itu didasari pada mundurnya tiga bakal capres potensial, yaitu Ahmed Shafik, Amr Moussa, dan Letjen Purnawirawan Sami Anan, untuk meratakan jalan bagi Al Sisi.
Ketiga tokoh tersebut dilaporkan sebagai pendukung penuh pencalonan Al Sisi. Shafik dalam pilpres 2012 berhasil masuk putaran kedua melawan Moursi, sementara Amr Moussa kalah pada putaran pertama pilpres tersebut dan belakangan memimpin Komisi Penyusunan Konstitusi.
Penjagaan keamanan ekstra ketat tampak di berbagai sudut jalan, sejumlah tempat pemungutan suara dikawal tank tempur dan panser polisi anti huruhara.
Sebanyak 182 ribu personel keamanan dari tentara dan polisi dikerahkan untuk mengamankan 25.343 kelompok pemungutan suara di seluruh negeri.
Kementerian Kesehatan juga menyiagakan 2.500 ambulans di tempat-tempat pemungutan suara di seantero negeri itu untuk mengantisipasi keadaan darurat.
Sementara itu, Ikhwanul Muslimin pendukung Moursi memboikot pilpres tersebut dan berikrar akan terus melancarkan aksi protes untuk menentang apa yang disebut "pemerintah kudeta".
Ikuti Whatsapp Channel Republika