REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar berharap presiden terpilih mendatang bisa lebih melindungi anak yang merupakan aset bangsa.
"Anak jangan hanya menjadi kepentingan sesaat. Presiden terpilih harus paham anak adalah aset bangsa. Jumlah anak saat ini mencapai 82 juta jiwa. Mau ke mana kita ke depan kalau anak-anak tidak mendapat perlindungan yang baik," kata Linda Gumelar di Jakarta, Senin (26/5).
Linda mengatakan perlindungan terhadap anak harus dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi. Pemerintah tidak akan bisa melakukan perlindungan anak sendiri sehingga perlu dukungan semua pihak, termasuk media.
Linda berharap, isu perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender bisa masuk ke dalam buku putih kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing dalam Pemilu Presiden 2014.
"Termasuk lansia juga harus diperhatikan. Pada 2035 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 305 juta jiwa dan umunnya adalah lansia dan usia produktif. Harus dipikirkan betul-betul sehingga lansia tidak menjadi beban negara," tuturnya.
Linda juga berharap presiden yang terpilih mendatang bisa meneruskan upaya pemerintah saat ini dalam perjuangan pengarusutamaan gender.
"Saya sebagai Menteri PPPA berharap upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini bisa diteruskan," ujarnya.
Menurut dia, presiden terpilih harus memperkuat komitmennya secara konkret, selain itu bisa memahami bahwa suatu negara akan maju bila perempuan diberi akses dan kesempatan.
"Kondisi saat ini perempuan memang masih tertinggal. Kalau seperti ini terus tidak akan maju. Perlu terobosan yang lebih kuat dalam upaya pemberdayaan perempuan," tuturnya.
Menurut Linda, pemberdayan perempuan tidak hanya di bidang politik, yaitu keterwakilan di legislatif saja. Ada bidang-bidang lain yang harus diisi untuk memberdayakan perempuan.
Apabila perempuan diberdayakan di berbagai bidang, lanjutnya, niscaya perempuan akan bisa menjadi ibu dan warga negara yang berkualitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika