REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin, mengatakan persiapan haji pada tahun ini seharusnya jangan sampai terpengaruh dengan kasus yang menimpa mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Menurut dia, teknis penyelenggaraan haji tidak langsung berada di bawah Menag namun ditangani oleh Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Indonesia (PHU).
"Justru ini menjadi momentum perbaikan haji secara menyeluruh. Upayakan persiapan dan penyelenggaraan haji tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," ujarnya kepada Republika, Rabu (28/5).
Ia mengingatkan, walaupun kegiatan penyelenggaraan haji Indonesia merupakan hal yang rutin, tapi pembenahan tersebut sudah saatnya digalakkan. Seperti usulan ia dan beberapa pihak yang berkeinginan agar penyelenggaraan haji pada tahun-tahun selanjutnya diusulkan dikelola dalam Badan tersendiri.
Ade berharap Inspektorat Jendral (Irjen) Kemenag juga harus memiliki keterlibatan penuh dengan pengawasan ketat agar tidak lagi kecolongan untuk yang ke sekian kalinya.
Hal-hal krusial dan penting seperti pemondokan, Ade berharap, Irjen dapat bertindak tegas bagi mereka yang menjadi broker pemondokan di tanah suci.
"Harapan kita setelah KPK mencium masalah haji ini, semua broker pemondokan yang seringkali bermain dengan oknum tim pemondokan di internal Kemenag dapat dibasmi," ungkapnya.
