REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemimpin Junta Thailand mengatakan pada Jum'at proses rekonsiliasi antar faksi politik dan pembaruan akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Rekonsiliasi akan dilakukan setelah pemilihan umum dilakukan.
Kepala Angkatan Darat Jenderal Prayuth Chan-ocha, yang menggulingkan pemerintah pada Kamis pekan lalu, mengatakan semua pihak harus bekerja sama dan berhenti memprotes rencananya untuk pemulihan demokrasi.
"Thailand dan warga Thailand menghadapi banyak masalah yang membutuhkan perhatian dan solusi secepatnya, " ujar Prayuth dalam pidato televisi.Ia menyatakan bahwa waktu cukup banyak dihabiskan dalam konflik.
Perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara telah terpukul oleh kekacauan politik sejak akhir tahun lalu, ketika para pengunjuk rasa berusaha untuk menggulingkan pemerintahan populis dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra .
Pengadilan memaksa Yingluck berhenti dari jabatannya karena tuduhan penyalahgunaan kekuasaan pada tanggal 7 Mei. Namun militer kudeta pada 22 Mei. PIhak militer mengatakan pengambilalihan itu diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan mencegah kekerasan lebih lanjut.
Prayuth melakukan pengambilalihan kekuasaan dan menerapkan tindakan keras. Prayuth kemudian melakukan penahanan sekitar 250 orang, meskipun sebagian besar kini telah dibebaskan, termasuk pelonggaran sensor media dan larangan pertemuan .
" Kita tidak bisa terus berkelahi satu sama lain hanya karena kita berpikir secara berbeda, " kata Prayuth, yang duduk di meja dengan bunga-bunga di depannya dan potret Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit pada dinding di belakangnya
" Setiap pihak harus menemukan cara untuk bekerja sama, " tambahnya.
Thailand terpolarisasi antara pendukung Yingluck dan kakaknya yang berpengaruh dengan pembentukan royalis yang melihat Thaksin dan cara-cara populis sebagai ancaman bagi tatanan lama.
Popularitas Thaksin di kalangan pemilih miskin, terutama di terpadat, timur laut pedesaan dan utara, telah membawa dia atau sekutu-sekutunya memenangkan setiap pemilihan sejak tahun 2001.
Prayuth menyatakan ada proses tiga tahap yang diawali dengan rekonsiliasi awal akan memakan waktu hingga tiga bulan. Sebuah konstitusi sementara akan dibuat dan perdana menteri interim dan kabinet yang dipilih dalam tahap kedua, katanya.Tahap ketiga adalah pemilu yang demokratis.
