REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, Indonesia pascareformasi yang antara lain ditandai dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah dibajak oleh penumpang gelap demokrasi.

“Pembajakan demokrasi di era otonomi itu membuat kekuasaan politik tersebar secara luas dan menyeret masyarakat sipil dalam godaan dan iming-iming duniawi yang tidak mudah dikendalikan,” ujarnya dalam rilis yang diterima ROL, Ahad (1/6).

Dalam pusaran semacam itu, kata Siroj, unsur-unsur dalam Nahdlatul Ulama (NU) kerap diseret-seret untuk terlibat dalam arus kekuasaan politik praktis. Dari level nasional hingga daerah, kecenderungan ini terjadi secara sporadis.

“Kita tahu bahwa jumlah Nahdliyyin, merujuk sejumlah survei akademik, survei pemerintah, dan survei intelijen, memang besar sekali secara demografis,” ujarnya.

“Tidak heran jika agenda semacam pemilihan kepala daerah, seringkali membuat Nahdliyyin dihitung sebatas sebagai penyumbang suara,” ia menegaskan.

Padahal, kata dia, ini yang kerap dilupakan. Besarnya jumlah warga Nahdliyyin merupakan akibat dari perjuangan keaswajaan yang berangkat dari kesadaran, bukan semata akibat dari politik praktis yang berangkat dari hasrat kekuasaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika