REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Muamalat Tbk menyatakan akan terus memperbesar porsi pembiayaan ke sektor ritel. Target perseroan, porsi ritel akan ditingkatkan menjadi 60 persen.
Direktur Korporasi Bank Muamalat Luluk Mahfudah mengatakan, saat ini porsi ritel perseroan masih 54 persen dan korporasi sebesar 47 persen. "Porsi pembiayaan korporasi akan dikurangi jadi 40 persen. Ini dilakukan secara bertahap karena untuk mengembangkan ritel perlu infrastruktur yang memadai, terutama sumber daya manusia (SDM)," ujar Luluk di Jakarta, Senin (2/6).
Untuk mendorong porsi ritel, Bank Muamalat telah menambah satu fasilitas pembiayaan, yaitu pembiayaan mikro. Pembiayaan ini telah ditawarkan sejak akhir tahun lalu.
Luluk mengatakan, mikro merupakan pasar yang cukup besar di Indonesia. Sebagai bank yang ingin memperkuat porsi ritel, mikro perlu didorong karena memiliki yield yang cukup tinggi. Dengan hitung-hitungan bisnis, sektor mikro diharapkan dapat memberi sumbangan net interest margin (NIM) yg besar. "Rata-rata NIM mikro 26-27 persen. Sedangkan, NIM pembiayaan komersial hanya 11-12 persen," ujar Luluk.
Sejak didirikan sampai akhir tahun lalu, Bank Muamalat memang belum fokus pada sektor mikro. Pembiayaan yang disalurkan baru sekadar ke usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini disebabkan oleh masih kecilnya jaringan yg dimiliki perseroan sehingga belum mendukung kegiatan bisnis ini.
Hingga April 2014, pembiayaan Bank Muamalat mencapai Rp 43 triliun dari posisi akhir tahun sebesar Rp 41 triliun. Sampai dengan akhir 2014, perseroan menargetkan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 48 triliun.
Luluk mengatakan, secara rata-rata Bank Muamalat selalu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 1 triliun setiap bulannya. Dengan strategi ini, perseroan optimistis mencapai target akhir tahun.
Per kuartal I 2014, total aset Bank Muamalat mencapai Rpp 54,79 triliun. Nilai ini tumbuh 17,9 persen bila dibandingkan dengan kuartal I 2013. Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun mencapai Rp 40,25 triliun atau tumbuh 16,39 persen. Laba sebelum pajak tercatat Rp 194,65 miliar.