REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK-- Junta militer Thailand mengumumkan sejumlah langkah darurat untuk mencegah krisis ekonomi. Di antara langkah tersebut adalah jaminan bagi perusahaan kecil untuk memulai usaha.
Marsekal Udara Prajin Juntong mengatakan memulihkan kepercayaan investor dan mempertahankan disiplin fiskal merupakan prioritas. Rencana ekonomi tersebut diumumkan Marsekal Udara Prajin Juntong Ahad malam setelah pertemuan dengan pejabat di kementerian ekonomi.
Dia juga menyampaikannya bersama dengan daftar prioritas jangka panjang, seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus di perbatasan dengan Burma, Laos dan Malaysia. Seperti dilansir BBC, Senin (2/6), dalam daftar itu termasuk janji bahwa pengeluaran tidak akan melebihi batas anggaran mendatang.
Pada jangka pendek, dia mengatakan, harga bahan bakar akan stabil selama 30 hari sementara restrukturisasi perpajakan yang lebih luas sedang diselesaikan. Prajin, yang mengawasi masalah-masalah ekonomi bagi junta, mengatakan 30 proposal darurat perekonomian akan dibahas dengan pemimpin kudeta Jenderal Prayuth Chan-ocha pada Selasa dan Rabu.
Di antara mereka , Prajin menyebutkan bentuk asuransi harga untuk petani padi akan menggantikan skema pembelian mahal yang sebelumnya dilakukan Yingluck. Para penguasa militer akan mengatasi masalah rentenir yang diperparah oleh kesulitan yang diderita petani karena gagal panen.
Begitu juga dengan kredit rumah murah yang akan ditawarkan melalui Bank Perumahan Pemerintah. Prajin mengatakan telah menyampaikan kepada kementerian keuangan untuk merekonstruksi secara lengkap struktur pajak dan melaporkan kepadanya pekan depan.
Surat kabar Nation mengatakan BUMN, termasuk maskapai Thai Airways International dan Perusahaan Kereta Api Negara akan mendiskusikan rencana investasi ke Prajin pekan ini. Militer menggulingkan sisa-sisa pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada 22 Mei setelah berbulan-bulan protes anti-pemerintah.
Yingluck sendiri diperintahkan untuk mundur dua pekan sebelum kudeta ketika pengadilan memvonisnya bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan. Para pengamat mengatakan fakta junta yang merinci rencana ekonomi adalah tanda-tanda militer akan memegang kekuasaan selama beberapa waktu.
Kepala Angkatan Darat Jenderal Prayuth Chan-ocha mengumumkan pada Jumat pemilihan umum tidak akan berlangsung lebih dari satu tahun. Hal itu untuk memberikan waktu bagi rekonsiliasi politik dan reformasi.
Sejumlah kecil pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Bangkok pada akhir pekan meskipun cukup banyak kehadiran militer di sana. Tapi demonstrasi menentang kudeta terjadi hampir setiap hari di Bangkok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika