REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Harga karet yang tak kunjung membaik dan terus anjlok membuat petani karet di Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (2/6) berunjuk rasa mendatangi kantor Gubernur Sumsel di jalan Kapten A Rivai, Palembang. Puluhan petani karet yang bergabung dalam Serikat Petani Sriwijaya (SPS) berunjuk rasa menuntut pemerintah melakukan intervensi dengan dengan mengembalikan harga karet yang kini anjlok mencapai harga terendah Rp5.000/ kg.
“Kita datang ke sini mendesak agar pemerintah melakukan intervensi pasar agar harga karet kembali normal. Pemerintah tidak boleh diam atas anjloknya harga karet alam,” kata Anwar Sadat Sekretaris Jendral SPS.
Menurut Sadat, walau penurunan harga karet lokal terpengaruh atas pasar dunia bukan berarti pemerintah berdiam diri. “Pemerintah harus turun tangan dengan melakukan intervensi karena ini berdampak pada sosial ekonomi masyarakat khususnya para petani karet,” ujarnya.
Menurut beberapa petani yang datang dari berbagai daerah sentra karet di Sumsel seperti dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kabupaten Muara EnimMenurut seorang petani dari OKI kecenderungan penurunan harga karet mentah sudah mulai terjadi sejak enam bulan lalu. Harga karet yang sebelumnya mencapai Rp22.000/ kilogram terus turun dan anjlok sampai harga Rp5.000/ kilogram.
“Harga karet sekarang sudah berada di bawah harga beras. Kami butuh makan, kalau harga karet terus anjlok bagaimana kami bisa beli beras,” kata seorang petani dengan lantang.Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Mukti Sulaiman kepada wartawan mengatakan, harga karet di tingkat petani yang terus turun sejak beberapa bulan terakhir karena saat ini permintaan dari berbagai negara konsumen karet masih rendah.
Untuk mendongkrak harga karet petani tersebut Mukti Sulaiman, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah menjajaki pasar karet internasional di kawasan Timur Tengah. “Kita mengarahkan ekspor karet ke ke negara Timur Tengah agar bisa mendongkrak harga jual karet internasional,” katanya.
Terhadap tuntutan para petani karet agar pemerintah melakukan intervensi atau memberikan subsidi kepada para petani karet, menurut Mukti Sulaiman, pemerintah provinsi akan mempelajari tuntutan tersebut.“Jika mungkinkan bisa saja diberikan subsidi. Ini harus dibahas dulu supaya tidak menyalahi aturan. Upaya lain bisa saja melalui program hilirisasi produk karet sehingga komoditas unggulan tersebut akan semakin bermanfaat dengan nilai jual tinggi,” kata Mukti Sulaiman yang baru saja dilantik menjadi Sekretaris Daerah Sumsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika