REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Penguasa militer Thailand tengah menyusun langkah-langkah tindakan darurat dibidang ekonomi setelah negara mengalami kekacauan politik selama berbulan-bulan. Contoh langkah yang diambil antara lain jaminan kredit bagi perusahaan kecil dan ketersediaan dana yang cukup untuk menjamin pasokan bahan bakar.

Marsekal Udara Prajin Juntong mengumumkan hal ini setelah bertemu dengan sederet pejabat di Kementerian Ekonomi. Mereka juga mengambil sejumlah langkah jangka panjang, seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus di perbatasan dengan Myanmar, Laos, dan Malaysia.

Dilansir dari Reuters, Selasa (3/6), militer menggulingkan sisa-sisa pemerintahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada 22 Mei lalu. Ini mengecewakan investor sehingga menyebabkan susutnya pertumbuhan ekonomi Negeri Gajah Putih. Kudeta itu merupakan kejadian terbaru selama hampir satu dekade terakhir.

Yingluck sendiri diperintahkan untuk mundur dua pekan sebelum kudeta, ketika pengadilan menyatakan dia bersalah karena sudah menyalahgunakan kekuasaan. Marsekal Udara Prajin memang bertugas mengawasi masalah-masalah ekonomi untuk junta. Ada setidaknya 30 proposal dibidang perekonomian yang sifatnya mendesak dan harus segera dibahas bersama dengan pemimpin kudeta, Jenderal Prayuth Chan-ocha pada Selasa atau Rabu pekan ini.

Pemerintah juga berencana membentuk asuransi petani padi. Ini akan menggantikan skema pendanaan 'gagal' yang sudah dijalankan Yingluck yang menyebabkan ratusan ribu petani tidak dibayar selama bertahun-tahun.

Para penguasa militer juga mengatakan mereka akan mengatasi masalah rentenir di negara itu yang sudah memperparah nasib petani yang gagal panen. Militer juga akan menawarkan bantuan rumah murah melalui Bank Perumahan Pemerintah. Prajin mengatakan dia telah meminta Kementerian Keuangan untuk merekonstruksi secara lengkap struktur pajak dan melaporkannya pekan depan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika