REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Barack Obama mendukung pemerintahan baru Palestina yang telah bersatu dengan Hamas. Bentuk dukungan pemerintah Amerika Serikat ini berupa pendanaan yang akan tetap diberikan kepada Palestina serta bentuk kerja sama lainnya.

Keputusan AS ini pun segera ditanggapi oleh Israel dengan nada kecewa setelah zionis menyerukan dunia internasional untuk tidak mengakui pemerintahan baru Palestina.

Amerika Serikat sebelumnya menilai Hamas sebagai kelompok teroris dan Kongres AS telah membatasi bantuan pendanaan kepada otoritas Palestina yang biasanya sebesar 500 juta dolar per tahun.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri AS usai peresmian pemerintahan baru Palestina, disebutkan bahwa kabinet baru Palestina terdiri dari menteri-menteri teknokrat.

“Saat ini, terlihat bahwa Presiden Abbas telah membentuk pemerintahan teknokrat sementara yang tidak menunjuk menteri yang berhubungan dengan Hamas,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Jen Psaki.

“Berdasarkan apa yang kami ketahui, kami akan bekerja sama dengan pemerintahan ini tetapi kami akan mengawasi mereka untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan prinsip-prinsip yang Presiden Abbas tegaskan hari ini,” katanya, merujuk pada komitmen Abbas untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian yang terakhir kalinya.

Meskipun begitu, pejabat legislatif AS mengatakan Washington sebaiknya menangguhkan bantuan hingga memastikan bahwa kelompok Islam di Palestina itu menjalankan komitmennya untuk mencapai perdamaian dengan Israel.

“Pemberian dana bantuan kepada Palestina tidak dibicarakan hingga dipastikan pemerintahan baru Palestina berkomitmen melakukan perdamaian dan keamanan,” kata Kay Granger, Ketua Komite Pengawas Bantuan Luar Negeri DPR AS.

Psaki pun mengatakan AS akan tetap memberikan dana bantuannya kepada Palestina. Namun, pihaknya akan tetap mengevaluasi kebijakan-kebijakan dari pemerintahan baru Palestina dan menyesuaikannya.

Sementara itu, di Yerusalem, seorang pejabat Israel, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Amerika Serikat tersebut. “Kami sangat kecewa terhadap Kementerian Luar Negeri AS yang memutuskan akan bekerja sama dengan pemerintahan baru Palestina,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika