REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa menyambut baik pemerintah gabungan Palestina dan menyatakan siap untuk memberikan dukungan penuh terkait upaya penyatuan Tepi Barat dan Jalur Gaza, kata juru bicara Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon, Stephan Dujarric, Selasa (3/6).
Dujarric memberikan pernyataan tertulis itu setelah utusan khusus PBB Robert Serry melakukan perundingan dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah."PBB telah sejak lama menekankan pentingnya kesatuan Palestina," kata dia.
PBB juga siap memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah yang baru terbentuk dalam upayanya menyatukan Tepi Barat dan Gaza dalam satu otoritas sah Palestina.
Di sisi lain, juru bicara tersebut juga mengatakan bahwa pertemuan antara Serry dan Hamdallah akan membahas tantangan politik, keamanan, kemanusiaan dan ekonomi di Gaza. Mereka juga akan membahas pelaksanaan pemilu yang terus tertunda sejak lama.
Sementara itu, Washington juga siap untuk bekerja sama dengan pemerintah baru Palestina, Sikap Amerika Serikat tersebut kemudian memicu reaksi keras dari Israel--yang mendesak masyarakat internasional untuk tidak terburu-buru mengakui entitas baru tersebut.
Israel mengkritik pemerintah baru Palestina karena terbentuk dari gabungan organisasi Fatah dan Hamas--yang bagi Israel merupakan organisasi teroris.
"Hamas adalah organisasi teroris yang bertanggung jawab atas kematian warga sipil tak bersalah. Mereka juga adalah organisasi yang menyatakan bahwa negara Israel harus dihancurkan," kata Mark Regev, juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada Selasa.