REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penyusunan APBD 2015 harus dilakukan sebaik mungkin agar manfaatnya bisa lebih dirasakan masyarakat. Sejumlah program yang menjadi prioritas pembangunan harus terakomodir kebutuhan anggarannya.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga, sejumlah hal harus menjadi perhatian pada penyusunan APBD provinsi 2015 mendatang. Salah satunya, menyangkut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Harus serius dalam menganggarkan program JKN. Daerah, harus mengalokasikan anggaran," ujar Yod kepada wartawan di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (4/6).

Namun, kata Yod, pada sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37/2014 tentang Penyusunan APBD 2015, di Jakarta, Senin (2/6), belum ditentukan porsi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait program JKN. "Belum ada, karena nanti ada PP-nya (peraturan pemerintah)," katanya.

Selain di bidang kesehatan, kata dia, akselerasi pembangunan di wilayah pedesaan pun harus menjadi perhatian provinsi dalam menyusun anggaran. Apalagi, akan banyak bantuan keuangan yang masuk ke desa. Ini harus diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. "Alokasi untuk desa harus jadi perhatian, ini konsekuensi akan diberlakukannya undang-undang desa," kata Yod.

Ikuti Whatsapp Channel Republika