REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK-- Sebanyak 15 politisi Thailand berencana membentuk gerakan menentang kudeta militer di luar Thailand. Jika rencana tersebut terwujud, gerakan itu akan menjadi kelompok oposisi terorganisir pertama.

Dua politisi mengatakan mereka belum merencanakan langkah selanjutnya yang akan diambil, tetapi mereka akan melakukan kegiatan secara damai dan berkeinginan mengisi kepemimpinan yang kosong.

"Kami percaya demokrasi di Thailand telah dihancurkan secara sistematis. Kami ingin menciptakan organisasi bagi semua kelompok yang menentang kudeta di dalam dan luar Thailand. Ini akan menjadi kelompok nonradikal," ujar mantan menteri dan pendiri gerakan kaus merah Jakrapob Penkair saat dihubungi di Phnom Penh, Kamis (5/6).

Dia juga mengaku gerakan tersebut tidak melibatkan mantan perdana menteri yang kini diasingkan Thaksin Shinawatra. Jenderal Prayuth Chan-ocha mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei. Militer telah menahan banyak politisi dan aktivis. Mereka dibebaskan setelah menandatangani pernyataan akan menghindari politik dan menghentikan aktivitas menentang kudeta.

"Hukum Thailand tidak dapat menyentuh mereka yang berada di luar negeri, tapi jika kami mengetahui keberadaan mereka kami akan meminta kerja sama internasional untuk membawa mereka kembali ke Thailand," ujar wakil juru bicara Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, Winthai Suvaree saat ditanya apakah militer telah mendengar akan ada pembentukan gerakan menolak kudeta.

Dia mengatakan militer mengawasi gerakan semacam itu. Mereka yang dipanggil militer dan menolak hadir akan menghadapi hukuman dan diperlakukan layaknya kriminal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika