REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guna mempersiapkan daerah dalam persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015, Indonesia membutuhkan sekitar 10.000 unit usaha pengolahan ikan skala desa.
Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik di Jakarta, Jumat (6/6), mengatakan dari 13,8 juta total tenaga kerja yang bergerak di sektor perikanan hanya 10 persen yang bekerja di pengolahan. Hal tesebut, menurut dia, menggambarkan tersendatnya hilirisasi perikanan nasional. Maka ke depan, insentif perlu diberikan oleh pemerintah untuk mengembangkan sekurang-kurangnya 10.000 unit usaha pengolahan ikan skala desa.
Tidak hanya itu, Riza yang juga Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) ini mengatakan berdasarkan ASEAN Statistical Year book 2012 diketahui bahwa nilai ekspor ikan Indonesia belum mampu melampaui Thailand dan Vietnam. Bahkan, menurut dia, berpeluang menjadi negara dengan tingkat ketergantungan ikan impor dari negara-negara anggota lainnya.
Bersama dengan sembilan negara anggota lainnya, Indonesia segera akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir 2015. Satu dari 12 sektor prioritas yang akan diliberalisasi adalah perikanan, karenanya perlu penguatan hilirisasi produk perikanan hingga di level desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika