REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah Menteri Agama, Suryadharma Ali, resmi menjadi tersangka KPK, menteri baru akan segera menggantikannya. Akan tetapi, menurut Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Keshturi), siapa pun menteri baru tersebut, tak terlalu berpengaruh.

“Menteri sebelumnya tentu sudah melakukan berbagai kontrak dan persiapan haji untuk tahun ini, jadi menteri baru tinggal meneruskan saja,” ujar Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Keshturi, dalam Jumpa Pers yang diadakan di kantor sekretariat Keshturi, Mampang, Jakarta Selatan, (5/6). Ia sangat menyayangkan, menteri sebelumnya ditangkap justru di akhir-akhir jabatannya.

Tak banyak yang dapat diharapkan pada menteri baru nanti, sebab hanya akan menjabat selama empat bulan sebelum presiden selanjutnya terpilih. Asrul justru ingin perubahan besar dalam sistem haji melalui Pemilihan Presiden 9 Juli nanti.

Baginya, siapa pun orangnya bila sistemnya tetap sama, maka akan terjebak pada permasalahan serupa. Maka dari itu, perlu adanya pembaruan sistem, demi melayani para calon haji, karena minat beribadah haji di Indonesia cukup tinggi.

Sebelumnya, Keshturi baru saja melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Hotel Sahid, Makassar, pada 29 Mei – 1 Juni 2014. Acara tersebut dihadiri sekitar 100 anggota, dan dibuka oleh asisten IV Bidang Administrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Hadir pula delegasi dari Muasasa Haji Asia Tenggara asal Mekah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika