REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Anshor, Nusron Wahid, setuju dengan penutupan kawasan lokalisasi Dolly. Namun, hendaknya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memikirkan kebijakan dan langkah usai penutupan kawasan Dolly secara komprehensif.
"Prinsipnya, GP Anshor setuju dengan penutupan Dolly. Namun, cara menutupnya jangan kasar dan menggunakan kekerasan," tutur Nusron saat dihubungi ROL.
Bagaimanapun, warga eks-Dolly juga manusia. Tidak ada seorang pun yang sejak kecil bercita-cita menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Adapun beberapa langkah dan kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, misalnya memberikan pelatihan kewirausahaan dan modal usaha bagi warga eks lokalisasi Dolly.
Mereka harus diberdayakan dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Ini tanggung jawab negara, khususnya Pemkot Surabaya. Jadi, warga Eks Dolly jangan dihakimi, dicaci-maki dan dihina oleh warga lainnya. Pemkot Surabaya, tambahnya, bertanggung jawab dalam penanggulangan warga eks Dolly usai penutupan nanti.
"Jadi, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan pasca penutupan Dolly," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika