REPUBLIKA.CO.ID, PALESTINA -- Belum genap seminggu setelah pemerintahan baru di Palestina, Pemerintah Persatuan Palestina belum memiliki solusi soal pembayaran gaji pegawai sipil. Sebanyak 50 ribu pegawai negeri sipil Hamas belum terbayarkan, seperti diberitakan al-jazeera, Selasa (10/6).
Pemerintah masih harus tertatih-tatih membangun persatuan negeri Palestina.
Pada Senin kemarin, seorang pejabat Hamas mengungkapkan kekhawatirannya atas nasib rekonsiliasi Palestina. Sebab hingga saat ini pemerintahan yang baru masih belum membayarkan gaji para pegawai.
"Saya justru khawatir masalah ini akan membawa Palestina ke fase yang lebih sulit," kata Khalil Al Hayya, seorang pejabat senior Hamas dalam konferensi pers di Gaza.
Para pegawai tersebut merupakan pegawai yang awalnya disewa mantan pemerintah Hamas saat di Gaza. Para pegawai disewa selama bertahun-tahun akibat perpecahan politik.
Usai rapat kabinet, Menteri Tenaga Kerja Mamoun Abu Shahla mengatakan, permasalahan ini akan diselesaikan dalam beberapa hari.
Pada 23 April lalu pemerintahan pimpinan Hamas di Gaza dan PLO membuat kesepakatan untuk perjanjian rekonsiliasi. Dalam perjanjian menyebutkan untuk membentuk persatuan pemerintahan dan membuka jalan bagi pemilihan presiden dan parlemen baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika