REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Bupati Bogor Rachmat Yasin saat menjalani rekonstruksi dugaan suap tukar menukar kawasan hutan menyempatkan diri menyapa dan meminta maaf kepada jajarannya.
"Bupati sempat berpesan kepada seluruh jajaran untuk tetap solid menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat," ujar Kepala Bagian Komunikasi dan Informasi Publik, Diskominfo Kabupaten Bogor, Erwin Suriana, kepada Antara di Bogor, Kamis (12/6).
Erwin mengatakan saat Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rekonstruksi di Pemerintah Kabupaten Bogor menghadirkan langsung Bupati Bogor Rachmat Yasin, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Muhammad Zairin, serta pengusaha dari Bumi Jonggol Asri, Rabu (11/6) kemarin, menyempatkan para pejabat di lingkungan Pemkab Bogor bersilaturahmi singkat dengan sang Bupati.
Dalam kesempatan tersebutlah Bupati menyampaikan permohonan maafnya kepada kolega dan penjabat di pemerintahan karena tidak maksimal menjalankan tugas.
"Bupati juga meminta seluruh SKPD membantu Wakil Bupati Nurhayanti dan Sekretaris Daerah Adang untuk menjalankan roda pemerintahan, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," kata Erwin.
Erwin mengatakan, pertemuan di Pendopo tersebut menjadi yang pertama setelah Bupati Bogor ditahan di KPK sejak 7 Mei lalu.
Dalam momen tersebut, pejabat pemerintahan yang hadir untuk menyaksikan proses rekonstruksi menyempatkan diri untuk bersalaman dan bersilaturahmi, meski hanya sesaat, karena selama rekonstruksi dilakukan tidak diperbolehkan mendekati area.
Menurut Erwin, kondisi bupati pada saat itu sedang sakit, meski demikian setelah dibantu dengan obat yang diberikan tim dokter dari KPK, Bupati tetap menjalankan tugasnya dalam penyelidikan tersebut.
"Pemeriksaan kesehatan dari tim pendampingan yang disiapkan Pemkab Bogor saat rekonstruksi Bupati sedang sakit, gula daranya tinggi dan ada magh," kata Erwin.
"Melihat kondisi tersebut, secara pribadi kita cukup prihatin. Tapi Bupati punya semangat untuk menyelesaikan perkara ini," ujar Erwin, menambahkan.
Erwin menambahkan, proses rekonstrusi yang dilakukan KPK tidak mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Karena rekonstruksi dilakukan pada malam hari, setelah jam operasional kantor selesai.
"Sikap pemerintah Kabupaten Bogor tetap pada tatanan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kita akan membantu setiap tahapan prosesnya agar penyelesaian kasus berjalan tuntas," ujar Erwin.
Bupati Bogor Rachmat Yasin ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan Rabu (7/5) lalu di kediamannya di Perumahan Yasmin sektor II, Kota Bogor. Penangkapan bupati terkait suap izin rekomendasi lahan seluas 2.754 hektar.
Kamis (8/5), KPK menetapkan politisi PPP tersebut sebagai tersangka. Dalam kasus tersebut KPK menyita barang bukti uang sebesar Rp1,5 miliar. Bupati juga diketahui telah menerima Rp3,5 miliar untuk izin tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika