REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Parlemen Irak gagal memenuhi kourum Kamis, kata sejumlah pejabat, sebagai usaha untuk mencegah pemungutan suara atas permintaan guna mengumumkan negara dalam keadaan darurat menghadapi serangan kelompok antipemerintah.
Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada kantor berita AFP hanya 128 dari 325 anggota parlemen yang hadir, dan seorang pejabat lainnya membenarkan kourum tak tercapai.
"Sidang darurat" yang telah diumumkan dua hari sebelumnya, kemudian dibatalkan.
Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan kantor presiden menaajukan permintaan kepada parlemen untuk menyatakan negara dalam keadaan daurat pada Selasa, sementara kelompok antipemerintah tersebut mengendalikan beberapa bagian wilayah Irak.
Kegagalan untuk menyelenggarakan sidang tersebut memperlihatkan bagaimana parlemen Irak tak berfungsi maksimal. Sejauh ini parlemen Irak relatif sedikit mengesahkan undang-undang yang penting dalam beberapa tahun dan sedikit anggota yang menghadiri sidang.
Kelompok Negara Islam Irak dan Mediterania (ISIL) mempelopori serangan besar yang mulai Senin malam dan sejak itu mengendalikan salah satu provinsi.
Pasukan keamanan Irak sejak itu gagal menghentikan ofensif dengan banyak prajurit meninggalkan pos-pos dan seragam mereka dan kabur.
Iran Rabu menawarkan dukungan kepada Irak, tetangganya, dalam menghadapi "terorisme", saat Baghdad berjuang melawan serangan kelompok itu yang telah menguasai Mosul, dan bergerak menuju ibu kota.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa "sementara mengutuk pembunuhan warga Irak ... Iran menawarkan dukungan kepada pemerintah dan rakyat Irak melawan terorisme."
Iran adalah satu negara Muslim yang didominasi Syiah, sementara berkampanye melawan pemerintah koalisi PM Nuri Al-Maliki yang beraliran Syiah.
Dalam sambutannya kepada timpalannya dari Irak, Menlu Hoshyar Zebari, yang disiarkan kantor berita resmi IRNA, Zarif juga menyerukan "dukungan internasional yang efektif" untuk pemerintah Irak.
Ini adalah reaksi pertama oleh Iran untuk kampanye dipelopori oleh ISIL, yang juga berjuang untuk menggulingkan sekutu dekat Teheran Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Sementara itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Rabu mengutuk meningkatnya kekerasan di kota Mosul, Irak utara, oleh apa yang digambarkan sebagai organisasi teroris yang berusaha mengacaukan kawasan itu.
Dewan beranggotakan 15 negara juga menuntut pembebasan segera para sandera Turki yang ditahan oleh ISIL, gerilyawan Islam yang terkait dengan Alqaidah dan aktif di Irak utara dan Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika