REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL-- Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye merombak kabinetnya, Jumat (13/6). Dia mengganti tujuh menteri dari jumlah keseluruhan 17 menteri sebagai respon atas kritik terhadap pemerintah dalam menangani tragedi tenggelamnya kapal Sewol.
Wall Street Journal mengatakan Park berusaha mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah. Perombakan kabinet tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan sejak Park menjabat presiden. Anggota parlemen partai berkuasa Choi Kyoung-hwan akan menggantikan Hyun Oh-seok sebagai menteri keuangan.
Seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (13/6), Park juga menunjuk enam menteri baru yang akan bertanggung jawab pada keamanan, pendidikan, tenaga kerja, kebudayaan, persamaan gender dan ilmu pengetahuan.
Chong Jong-sup, profesor hukum dari Seoul National University ditunjuk sebagai menteri keamanan dan administrasi publik. Dia akan memimpin pelaksanaan reformasi yang dijanjikan menyusul tragedi Sewol. Tragedi tersebut menggemparkan Korea dan memicu kemarahan publik. Inkompetensi, korupsi dan keserakahan diduga menjadi penyebab di balik tenggelamnya kapal yang menelan lebih dari 300 korban tewas atau hilang.
Awal pekan ini, Park menunjuk perdana menteri baru menggantikan Chung Hong-won yang terpaksa mundur akibat peristiwa nahas itu. Kantor berita Yonhap mengatakan Moon Chang-keuk (66 tahun) yang merupakan mantan pemimpin redaksi surat kabar terkemuka di Korea Selatan JoongAng Ilbo menjadi perdana menteri baru.
Presiden pertama Korea Selatan itu juga mengganti direktur Badan Intelijen Nasional. Utusan tinggi Korsel untuk Jepang Lee Byung-kee ditunjuk sebagai direktur Badan Intelijen Nasional.
Penunjukan menteri baru akan menghadapi pengawasan publik terlebih dulu, termasuk dengar pendapat di parlemen. Namun, hanya penggantian posisi perdana menteri yang harus disetujui oleh parlemen. Jika parlemen menyetujui penunjukan Moon sebagai perdana menteri, dia akan menjadi mantan wartawan pertama yang menjabat sebagai perdana menteri.
"Kami yakin Moon adalah orang yang bisa mendorong agenda pemerintah dengan baik, termasuk mereformasi dan menormalkan praktik-praktik abnormal di kantor-kantor pemerintahan," ujar juru bicara kepresidenan Min Kyung-wook.
Ikuti Whatsapp Channel Republika