REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Perindustrian memiliki target proyeksi kawasan industri 2015-2019 sebesar Rp 1,314.92 triliun. Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian MS Hidayat pada Seminar Nasional mengenai Pengembangan Kawasan Industri di Jakarta, Kamis (19/6).

"Target itu sudah ada dalam proyeksi, masalahnya dalam hal penyebaran harus merata ke seluruh Indonesia," kata Hidayat.

Hidayat menuturkan, pemerintah bisa saja memusatkan industri di Pulau Jawa dan Jabodetabek. Namun, kata dia, tidak akan adil dengan daerah lain yang berpotensi. "Saat ini pemerintah tidak hanya mengusahakan bisa mencapai target tersebut. Tetapi juga mengoptimalkan berbagai cara agar industri bisa merata tersebar ke semua wilayah," paparnya.

Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Perindustrian dengan mengirim surat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari lalu. Saat ini investor sudah menandatangani perjanjian mengenai industri petrokimia yang akan dibangun di Bintuni, Papua.

"Permasalahannya, investor masih ragu mengenai kekurangan gas dalam industri tersebut. Investor belum merasa aman dengan ketersediaan gas yang ada di daerah tersebut. Hal itu masih dipertanyakan dan meminta solusi," ungkap Hidayat.

Menurut Hidayat, Kementerian Perindustrian telah meminta presiden mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai ketersediaan gas tersebut. Misalnya, melalu PGN atau Pertamina, atau perusahaan lain yang memiliki otoritas terhadap gas. "Apabila persoalan gas bisa teratasi dengan baik, di Bintuni akan tercipta sebuah kawasan industri yang modern. Rencana industri tersebut akan rampung pada 2017 mendatang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika