REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Setelah melalui pembahasan di senat, Pemerintahan koalisi Australia berhasil menggolkan undang-undang (UU) tentang Green Army, atau "pasukan hijau". Di bawah skema ini, anak-anak muda bisa melamar untuk pekerjaan terkait lingkungan hidup, dengan bayaran di bawah UMR. Partai Hijau mengkritik skema tersebut tak matang dan kurang bermanfaat.
Dalam skema tersebut, anak muda akan menerima uang saku sebesar sekitar setengah dari upah minimum saat mereka bekerja selama paling lama enam bulan di proyek-proyek lingkungan hidup. Selama empat tahun ke depan, jumlah yang bekerja di bawah skema ini akan mencapai sekitar 15.000, dengan jumlah peserta awal sebesar 2.500.
Mereka yang melamar menjadi anggota Green Army harus berusia antara 17 tahun hingga 24 tahun. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Greg Hunt, pesertanya akan mewakili berbagai golongan, termasuk pencari kerja dan mereka yang baru lulus SMA. Hunt bersikeras bahwa Green Army tak akan menggantikan mereka yang sudah bekerja di bidang pelestarian lingkungan hidup.
Pemerintah Australia mendefinisikan skema ini sebagai program pelatihan, dan bukan pekerjaan.
Rachel Siewert, Senator dari partai Hijau menentang undang-undang Green Army. Ia menyatakan bahwa ada kekhawatiran peserta skema tak akan menerima pelatihan yang cukup dan berkelanjutan, ataupun hak 'pekerja'.
"Tampaknya, undang-undang Green Army tak lebih dari program pembersihan agar anak muda tidak tergantung pada tunjangan pengangguran dalam jangka pendek, tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada mereka sesudah itu," ucap Siewert,
"Mungkin sekali ini akan menjebak anak muda dalam perangkap pengangguran dan kemiskinan, seraya mengalihkan tenaga dan sumber daya dari program-program lingkungan hidup yang lebih efektif."
Undang-undang tersebut menurunkan nilai kerja mereka yang sudah dilatih dan bekerja di bidang perlindungan lingkungan. Tak ada jaminan bahwa ini akan lebih efektif atau tak lebih merendahkan dibanding bentuk-bentuk terdahulu program ini."
Namun, menurut Hunt, ketakutan-ketakutan macam itu tidaklah perlu, karena bayaran anak-anak muda tersebut lebih besar dibandingkan banyak tunjangan lain, dan karena ada pelatihan akan menguntungkan mereka.
Sebagian peserta akan mendapat kesempatan mendapatkan sertifikat I atau sertifikat II dalam bidang hortikultura atau manajemen lahan.
Departemen Lingkungan Hidup telah menerima sekitar 400 proposal proyek, dan pemerintah telah menyisihkan dana 525 juta dollar (Rp 5,9 triliun) selama empat tahun untuk skema ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika