REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur merespons tenggelamnya kapal yang memuat tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Perairan Malaysia.
Dia menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia serta Pemerintah Malaysia sudah turun melakukan klarifikasi terkait musibah tersebut.
Ia menuturkan, pihaknya mengaku belum mendapatkan laporan terbaru menyangkut keberadaan TKI yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.
"Belum ada laporan terbaru. KBRI dan pihak Malaysia sudah turun melakukan klarifikasi," ujar Gatot Abdullah Mansyur kepada Republika saat dihubungi via telepon, Jumat (20/6).
Menurutnya, pihaknya masih melakukan klarifikasi terlebih dahulu, kapal yang memuat TKI ilegal tersebut serta siapa mereka. Sehingga, pihaknya belum bisa melakukan tindakan tegas karena belum mengetahui siapa yang salah.
Namun, menurutnya, pihaknya akan membela TKI. Selain itu, Gatot mengimbau kepada masyarakat yang akan memakai jasa kapal harus yang resmi serta tidak melampaui batas muatan. "Disinyalir (tenggelamnya kapal) kebanyakan muatan," katanya.
Menurutnya, jika memang ternyata kapal tersebut melanggar dan salah. Maka pihaknya meminta ditindak tegas. "Ini pelajaran kepada mereka. Lari-lari menghindari petugas. Semua ada sanksinya," katanya.
Terkait dengan masih banyaknya TKI ilegal. Gatot mengatakan banyak pihak yang berurusan dengan itu, tidak hanya BNP2TKI. "Imigrasinya gimana, sikap masyarakat dan kesadaran mereka," katanya.
