Jumat 20 Jun 2014 23:43 WIB

Presiden Diharapkan Perkuat Pendidikan Berbasis Kelautan

Red: Hazliansyah
Sejumlah nelayan bersama keluarga menaiki kapal mengikuti prosesi Nadran Nelayan di lepas pantai Muara Karang, Jakarta, Selasa (10/6). Nadran merupakan upacara adat para nelayan di pesisir pantai utara Jawa, seperti Subang, Indramayu dan Cirebon yang bertu
Foto: Republika/ Wihdan
Sejumlah nelayan bersama keluarga menaiki kapal mengikuti prosesi Nadran Nelayan di lepas pantai Muara Karang, Jakarta, Selasa (10/6). Nadran merupakan upacara adat para nelayan di pesisir pantai utara Jawa, seperti Subang, Indramayu dan Cirebon yang bertu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih mendatang diharapkan dapat memperkuat pendidikan berbasis kelautan. Hal ini penting untuk memperkuat daya saing Indonesia di kawasan dan dunia. Terlebih akhir 2015 Masyarakat Ekonomi ASEAN akan resmi dimulai. 

Iman Sunario Ketua Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti menjelaskan, sebagai negara dengan panjang garis pantai lebih dari 95 ribu kilometer persegi, sewajarnya kekuatan ekonomi Indonesia tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Namun, minimnya pendidikan berkarakter kelautan telah menyebabkan Indonesia nyaris tertinggal dari bangsa-bangsa lain," kata dia, Jumat (20/6).

Sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), Indonesia mendapat pengakuan internasional sebagai negara kepulauan. Pasal 46 ayat (a) menyebut negara kepulauan sebagai negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.