REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Oposisi Thailand meluncurkan gerakan menentang kediktatoran junta militer, Selasa (24/6). Gerakan tersebut menjadi perlawanan terorganisir pertama terhadap junta sejak merebut kekuasaan bulan lalu.

Mantan ketua Partai Puea Thai yang sebelumnya berkuasa, Jarupong Ruangsuwan, dalam surat terbukanya mengatakan dewan militer tidak memiliki legitimasi. Dia meragukan janji militer mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat.

Tujuan militer,tambahnya, adalah menciptakan struktur boneka baru untuk membuat elemen antidemokrasi berkubu ke dalam badan politik Thailand. Militer juga bertujuan menyabotase perkembangan demokrasi Thailand.

"Segala bentuk struktur itu perlu dihapus sebelum masyarakat yang lebih demokratis dan beradab dapat dibangun," ujar dia, Selasa (24/6).

Gerakan yang digagasnya itu berusaha menentang kediktatoran militer, jaringan aristokrat dan membangun kedaulatan rakyat yang tak tertandingi. Dia menyebut gerakannya sebagai Organisasi Rakyat Thailand Merdeka untuk HAM dan Demokrasi (FT-HD).

Tidak jelas bagaimana gerakan Jarupong itu akan menentang junta. Suratnya tidak mengungkapkan di mana organisasi itu bermarkas.

Mantan juru bicara Thaksin Shinawatra, Jakrapob Penkair pada 5 Juni mengatakan dari Kamboja sebuah gerakan sedang terbentuk di luar Thailand untuk memimpin pembangkangan sipil. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang dekat dengan Thaksin mengatakan tidak akan mengizinkan gerakan perlawanan Thailand berada di negaranya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika