REPUBLIKA.CO.ID, KEMBANGAN - Kompleks Monumen Nasional rencanya akan dikelola oleh satu UPT yang memang khusus mengelola taman seluas 82 hektar ini. Hal ini disampaikan oleh Plt. Gubernur Basuki T. Purnama atau Ahok seusai melantik CPNS di Kantor Walikota Jakarta Barat, Jumat (27/6). "Agar tidak ada saling menyalahkan lagi. Nanti pokoknya ada satu pihak yang ngurus," ujarnya.

Di lain pihak, permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang menjamur di lingkungan monas akan ditertibkan secara bertahap. "Nanti PKL ditertibkan. Dibina juga. Kalau PKL yang memang bersih, baik, jualannya makanan yang terjamin, ya mereka akan beranak pinak di lingkungan monas," tambah Ahok. Ahok menyatakan bahwa PKL ini akan ditempatkan di lokasi lokasi yang tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum

Ke depannya, masyarakat yang akan mengunjungi monas akan dikenakan biaya sedari mereka masuk lingkungan monas. "Jadi bayar juga dari depan. Beda lagi kalau mereka naik ke cawan. Kalau ada yang rutin joging gimana? Akan dikenakan biaya keanggotaan 50 ribu per tahun. Kalau tidak ya 5 ribu rupiah sekali masuk. Dengan begitu diharapkan kebersihan monas akan terjaga karena masyarakat ada rasa memiliki monas," ujar Ahok.

Permasalahan kebersiha di monas telah menjadi masalah klasik bagi pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu Ahok berujar akan secara bertahap merapikan PKL liar yang berjualan di lingkungan monas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika