REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Serbia Tomislav Nikolic dicemooh selama kunjungan ke Kosovo, Sabtu, oleh etnis Serbia yang menuduh pemerintahnya berkhianat atas persetujuan untuk menormalkan hubungan dengan pecahan negara.
Nikolic telah berpidato di hadapan sekitar 1.000 Kosovo Serbia pada upacara menandai ulang tahun pertempuran abad ke-14 yang bersejarah di Gazimestan, sekitar lima kilometer (tiga mil) barat daya ibu kota Pristina.
Midway melalui pidatonya, beberapa ratus orang di kerumunan mulai meneriakkan "pengkhianat" dan mencemooh.
Banyak warga Kosovo Serbia yang marah atas kesepakatan penting yang ditandatangani tahun lalu, hubungan normal antara Serbia dan Kosovo, sebuah daerah mayoritas etnik Albania yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2008.
"Kau mengkhianati Kosovo!" dan "Pengkhianat, pengkhianat!" berada di antara teriakan diarahkan pada Nikolic.
Dia terpaksa memotong pendek pidatonya di situs bersejarah di mana Tentara Serbia dikalahkan oleh Kekaisaran Ottoman pada Pertempuran Kosovo 1389.
Kekalahan itu membuka jalan bagi 500-tahun pemerintahan Kekaisaran Ottoman di Balkan, dan masih diingat sebagai momen penting dalam bentrokan antara Kristen dan Muslim di wilayah tersebut.
Sebuah petasan dilemparkan kepada Nikolic, memaksa pengawalnya berkumpul di sekitar presiden dan segera mengawalnya dari tempat kejadian dengan konvoi antipeluru.
"Hari ini, Albania tetangga kami membangun rumah dan pertanian. Saya berharap mereka beruntung, tetapi ingin mereka ingin tahu bahwa mereka sedang membangun di tanah Serbia," kata Nikolic, seorang politisi garis keras nasionalis-berubah-pro-Uni Eropa.
Serbia berhenti sejenak mengakui kemerdekaan Kosovo pada tahun lalu ketika kesepakatan yang ditengahi-Uni Eropa menerima kendali pemerintah Pristina atas wilayah ini.
Itu dihargai dengan pembukaan pembicaraan aksesi Uni Eropa.
Etnis Serbia berjumlah sekitar 120.000 dari 1,8 juta penduduk Kosovo.
Deklarasi kemerdekaan Kosovo telah diakui oleh lebih dari 100 negara, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika