REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Anoja Wijeyesekera mengakui sangat mengagumi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perannya memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

"KPK sangat aktif, artinya penegakan hukum sangat kuat di sini. Dan penegakan hukum adalah dasar demokrasi," kata Dubes Wijeyesekera di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Sri Lanka sendiri memiliki lembaga serupa dengan KPK di negaranya, tetapi tidak seaktif lembaga pimpinan Abraham Samad itu. Hal tersebut, menurut Dubes Wijeyesekera, disebabkan oleh begitu besarnya wilayah dan penduduk Indonesia yang mencapai hingga 240 juta jiwa. Sementara penduduk Sri Lanka hanya sekitar 20 juta jiwa.

"Kami juga punya lembaga serupa, tapi KPK di sini lebih aktif. Saya sering membacanya di media. Negara kami lebih kecil, sehingga pencapaiannya tidak sebesar di sini," ucapnya.

Seperti dikutip dari laman resminya, pada 2013, KPK melakukan 76 kegiatan penyelidikan, 102 penyidikan, dan 66 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya.

Lembaga tersebut juga melakukan eksekusi terhadap 40 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebanyak Rp1.178 triliun lebih telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara.

Sama seperti Indonesia dan negara lainnya, Sri Lanka juga terus memerangi praktik korupsi. Dubes Wijeyesekera menekankan praktik korupsi kini semakin marak di semua negara. Upaya memperkaya diri sendiri itu jelas salah dan penyelidikan yang dllakukan merupakan bagian dari demokrasi.

"Penegakan hukum adalah dasar demokrasi. Dan demokrasi adalah bagian dari kehidupan Sri Lanka," tukasnya.

Wijeyesekera baru ditunjuk sebagai duta besar Sri Lanka untuk Indonesia. Ia tiba di Jakarta sejak Mei lalu dan penyerahan Surat Kepercayaan (credential letter) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan dilakukan Juli.

[removed][removed] [removed][removed]

Ikuti Whatsapp Channel Republika