REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Solo, Ali Usman mengkritik ide Jokowi meluncurkan Kartu Indonesia Pintar.

Dia menilai semasa menjabat sebagai wali kota Solo saja, Jokowi kesulitan mengelola Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). Sehingga dana program pendidikan itu pun dinilainya banyak yang tak jelas.

Ali membenarkan pernyataan mantan konsultan IT Jokowi, Wahyu Nugroho, bahwa capres PDI Perjuangan itu sempat diingatkan oleh Wahyu sebelum menerapkan sistem tersebut di Jakarta. Saat itu Wahyu mengingatkan agar sistem itu diperbaharui lebih dulu. Namun Jokowi tetap mengabaikannya.

"Saya melihatnya seperti ada kesengajaan. Lalu (konsep ini) diterapkan di Jakarta dan sekarang mau diterapkan secara nasional kalau nanti terpilih (Kartu Indonesia Pintar)," kata Ali saat jumpa pers dengan wartawan, kemarin.

 Ali Usman juga mempertanyakan kinerja KPK yang dinilai lambat dalam menindaklanjuti kerugian negara akibat BPMKS. Pasalnya, dirinya sudah melaporkan dugaan korupsi ini sejak tahun 2012.

"Saya juga bingung, kok KPK diam saja. Harusnya ada skala prioritas. Masa yang di luar Jawa kasus korupsi Rp 1 miliar dikejar, ini yang belasan miliar setiap tahun dan menyangkut orang miskin, diam saja," ujarnya.