REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman meminta petinggi CIA di Berlin untuk segera meninggalkan negara itu, Kamis (10/7). Perintah ini dilakukan menyusul insiden mata-mata yang tengah terjadi antara Jerman dan Amerika Serikat (AS).
Pada awal pekan ini, ketegangan antara Jerman dan AS dimulai. Ketegangan diawali dengan terungkapnya seorang pegawai yang bekerja di badan intelijen Jerman (BND) sebagai agen ganda untuk AS.
Pria berusia 31 tahun tersebut diketahui telah dibayar oleh AS untuk menjadi mata-mata dan memberi informasi rahasia tentang Jerman selama dua tahun.
Hanya beberapa hari setelah terungkapnya agen mata-mata ganda itu, seorang pejabat militer Jerman juga diduga bekerja untuk memberi informasi rahasia pada AS.
Pada Rabu (9/7), Jerman tengah menyelidiki kasus itu, yang mana hal ini semakin menambah ketegangan jika hal itu terbukti benar.
Skandal serupa juga telah terjadi di Jerman pada tahun lalu. Hal ini saat seorang mantan kontraktor Dewan Keamanan Nasional AS (NSA) membocorkan data yang menunjukan penyadapan telah dilakukan negaranya terhadap banyak negara, juga ribuan ponsel warga di Jerman, termasuk Kanselir Angela Merkel. Saat itu, Jerman telah meminta AS untuk menyetujui perjanjian tidak ada lagi penyadapan dan mata-mata yang dilakukan di negaranya.
Juru bicara Merkel mengatakan permintaan agar pejabat CIA di Kedutaan AS meninggalkan Jerman dilakukan sebagai tanggapan atas hasil investigasi terhadap kasus mata-mata yang tengah terjadi. Hasil penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Jerman disebut telah mengungkap aktivitas intelijen yang AS lakukan selama ini.
Langkah ini juga diambil Jerman atas tekanan para politisi dan publik kepada Merkel untuk mengambil tindakan tegas atas perbuatan AS. Para politisi dan publik terus menyuarakan kemarahan atas perbuatan AS, yang juga negara sekutu Jerman.
"Memata-matai sekutu adalah pekerjaan yang membuang-buang waktu, banyak hal lain yang seharusnya dapat dilakukan AS," ujar Merkel, dalam sebuah pernyataan kepada publik, dilansir Reuters, Kamis (10/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika