REPUBLIKA.CO.ID, BENGHAZI -- Pihak berwenang Libya mengisyaratkan Kamis mereka akan tetap dengan rencana-rencana untuk memindahkan parlemen negara itu ke kota pelabuhan Benghazi di daerah timur negara itu kendatipun situasi di sana kacau.

Rencana untuk memindahkan majelis nasional yang baru dipilih dari ibu kota Tripoli ke kota terbesar kedua negara itu adalah bagian-bagian dari usaha-usaha untuk membangun kembali kekuasaan negara di daerah timur yang kurang berkembang dan diabaikan pemerintah-pemerintah Libya selama puluhan tahun.

Menteri Kehakiman, Saleh al-Mergahni, mengatakan pemerintah telah memutuskan pengalokasian 25 juta dinar Libya (20,83 juta dolar AS) untuk memindahkan majelis nasional baru yang dipilih bulan lalu dalam pemilihan yang dinodai dengan kehadiran pemilih yang rendah dan kerusuhan.

"Tidak ada yang dapat mencegah kami untuk memiliki kekuasaan legislatif di kota ini," katanya kepada wartawan dan menambahkan ia mengharapkan dana-dana akan diproleh lagi untuk menjadikan Benghazi sebagai tempat permanen majelis nasional.

Para diplomat dan sejumlah anggota parlemen dari parlemen sebelumnya mempertanyakan bagaimana rencana-rencana majelis itu dapat bersidang di satu kota di mana pasukan pemerintah lemah dan mudah goyah.

Keamanan memburuk sejak seorang jenderal pensiun yang membangkang mengumumkan perang terhadap kelompok garis keras Islam pada Mei. Itu menjadikan bagian-bagian dari Benghazi satu medan tempur dengan pertempuran berlangsung bahkan pada bulan suci Ramadan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika