REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mengatakan, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2014 belum mencapai 25 persen.

"Sampai dengan saat ini, penyerapan anggaran masih di bawah 25 persen. Oleh karena itu, kita akan menggenjot segala kegiatan lelang pengadaan yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI," kata Kepala BPKD DKI Endang Widjajanti di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (14/7).

Sejauh ini, pihaknya telah mencoba mempercepat laju penyerapan APBD DKI 2014, yakni dengan cara menggelar pertemuan dengan seluruh pihak kuasa pengguna anggaran (KPA).

"Sebelumnya, kita sudah mengumpulkan seluruh KPA, kemudian kita minta mereka mempercepat seluruh proses terkait lelang pengadaan barang dan jasa. Hasilnya, ada peningkatan penyerapan anggaran, tapi masih di bawah 25 persen," ujar Endang.

Dia pun mengakui target realisasi penyerapan anggaran sebesar 97 persen dari total keseluruhan APBD DKI 2014, yakni Rp 72 triliun itu tidak mudah sehingga diperlukan usaha ekstra dan sungguh-sungguh untuk mencapainya.

"Target penyerapan 97 persen itu memang bukan sesuatu yang mudah dicapai, karena masalahnya tidak hanya terletak pada pelaksanaan program-program kegiatan pengadaan, tetapi juga ada dari penerimaan pajak dan lain-lain," tutur Endang.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan cara lain yang dilakukan untuk menaikkan tingkat penyerapan tersebut, yaitu mendorong agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) memasukkan semakin banyak daftar barang ke dalam katalog elektronik (e-catalogue).

"Kita sudah minta kepada LKPP supaya makin banyak barang yang ada di e-katalog. Semakin banyak jenis barang yang kita butuhkan, maka semakin cepat juga proses pengadaannya," ungkap Endang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika