REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana ragu dengan masa depan Koalisi Merah Putih. Khususnya ketika melihat Partai Demokrat yang tidak mengirim ketua umum dan sekjen seperti halnya partai lain.

"Ini menunjukkan Demokrat tak mau terlibat dalam manuver jangka pendek Partai Gerindra mau pun Golkar. Sampai di sini, Demokrat mengirimkan sinyal yang berbeda dengan arus besar enam partai lain dalam Koalisi Merah Putih," jelasnya.

Saat ini, paparnya, di internal Golkar sudah ada wacana belok arah koalisi seiring peluang kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Apalagi, hasil hitung cepat (quick count) lebih banyak memenangkan pasangan nomor urut dua itu.

Dengan dinamika itu, tutur Ari, kepermanenan akan diuji oleh perubahan konfigurasi internal masing masing partai usai 22 Juli.

"Hasil pilpres akan berimplikasi pada menguatnya polarisasi internal yang sempat tertahan menjelang pilpres. Terutama di tubuh PPP dan Golkar. Dengan polarisasi yang semakin menguat akan jadi titik kritis pada elite pengendali partai yang saat ini mengikatkan diri pada Koalisi Merah Putih," ucapnya.

Senin (14/7), Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

Mereka mendeklarasikan Koalisi Merah Putih sebagai koalisi permanen dari partai pengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. 

Dalam acara itu, juga dilakukan penandatanganan "Memorandum of Understanding" (MoU) atau nota kesepahaman sebagai bukti kekompakkan Koalisi Merah Putih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika