REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tak ingin meniru langkah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang mendeklarasikan koalisi permanen. Baik di pemerintahan mau pun parlemen periode mendatang. 

Kubu Jokowi-JK ingin berkonsentrasi mengawal proses penghitungan suara pilpres. "Kami tidak perlu ikut-ikutan, yang paling utama mengawal ketat proses rekapitulasi suara," kata anggota timses Jokowi-JK dari Partai Hanura, Saleh Husin, Selasa (15/7).

Ketua DPP Partai Hanura itu mengatakan, kubu Jokowi-JK tidak risau dengan deklarasi koalisi permanen partai pengusung Prabowo-Hatta. Karena koalisi permanen biasanya tak akan berumur panjang lantaran hanya merupakan kepentingan sesaat. 

Saleh mengaku yakin konstelasi politik akan berubah begitu penetapan capres terpilih selesai dilakukan. "Koalisi tersebut akan ditinggalkan satu persatu partai yang ada di dalamnya," ujar Saleh.

Saleh berharap proses rekapitulasi suara bisa berjalan sesuai aturan. Tanpa ada manipulasi suara oleh oknum tidak bertanggung jawab. 

Untuk itu butuh konsentrasi penuh dari partai pengusung Jokowi-JK mengawasi proses rekapitulasi. "Jangan ganggu konsentrasi kita yang sementara berjalan dengan mencurahkan semua perhatian ke proses rekap," kata Saleh. 

Senin (14/7) sore, partai politik pengusung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam koalisi Merah Putih mendeklarasikan koalisi permanen untuk parlemen yang akan datang. Partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih yaitu Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PBB (bukan partai parlemen). 

Sementara Demokrat yang juga ikut mendukung Prabowo-Hatta tidak hadir dalam deklarasi koalisi permanen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika