REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuudin Solong mengecam rencana guru-guru swasta menggelar aksi demo menentang kebijakan Pemkot dan DPRD setempat terkait penambahan ruangan kelas di sekolah-sekolah negeri.
"Kami memerintahkan menambah ruang untuk rombongan belajar, kelas, itu karena memang rakyat membutuhkan," tegasnya di Balikpapan, Selasa (15/7).
Solong juga menyebutkan bahwa rencana para guru itu melanggar kode etik guru sendiri.
"Mereka mengintervensi pemerintah. Lain soal bila demonya tentang sertifikasi keahlian mereka, itu boleh," jelas Solong.
Jumlah sekolah dasar negeri di Balikpapan tercatat 136 buah. Kemudian ada 55 sekolah dasar swasta sehingga seluruhnya menjadi 161 sekolah. Di tingkat SMPN, ada 23 unit dan sekolah menengah atas dan kejuruan seluruhnya ada 15 sekolah.
"Jadi jumlahnya tidak seimbang. Padahal menyediakan pendidikan yang murah itu kewajiban negara," tegas Solong.
Sejumlah guru sekolah swasta di Balikpapan meminta pemkot dan DPRD setempat menghentikan rencana penambahan ruangan belajar baru di sekolah-sekolah negeri.
Penambahan ruangan belajar atas kelas-kelas baru itu disebutkan merebut 'pangsa pasar' sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah level menengah atas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika