REPUBLIKA.CO.ID, IRAK -- Presiden Jalal Talabani kembali ke Irak pada Sabtu (19/7) untuk pertama kalinya sejak ia menderita stroke satu setengah tahun yang lalu. Sebelumnya sang presiden telah diterbangkan ke luar negeri untuk perawatan medis.
Selama tidak ada Talabani, gerilyawan Sunni telah membanjiri sebagian besar wilayah Irak dan sedang melakukan negosiasi untuk membentuk pemerintahan pembagian kekuasaan baru yang akan menggantikannya sebagai presiden.
Politisi Irak bernama Islam Sunni moderat sebagai ketua parlemen awal pekan ini, tetapi belum memilih presiden atau perdana menteri, posisi incumbent Nuri Al Maliki sedang berjuang untuk mempertahankan.
Meskipun presiden adalah posisi seremonial, Talabani secara luas dilihat sosok pemersatu, baik di dalam Irak dan partai Uni Patriotik Kurdistan (PUK), yang telah berjuang untuk mengandung perpecahan internal tanpa kemudinya.
Dalam rekaman siaran octogenarian awal tahun ini, kemunculannya semakin melemah, menunjukkan dia tidak mungkin untuk berperan aktif dalam politik.
Namun demikian, kembalinya Talabani akan membantu menggalang dukungan bagi PUK dan dapat membantu menyatukan faksi-faksi yang bersaing sekitar satu calon presiden yang biasanya dari partai.
Pekan ini, Najmaldin Karim dari PUK mencalonkan diri sebagai presiden tanpa restu dari pimpinan partai. Sumber-sumber politik Kurdi mengatakan, dirinya mengadu sebagai saingan Barham Saleh, yang telah disebut-sebut sebagai yang terdepan untuk untuk ditempatkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, PUK telah kehilangan tanah kubu sendiri di Sulaimaniyah, yang dinilai mengganggu duopoli politik, dimana ia telah berbagi kekuasaan dengan Partai Demokrat Kurdistan (KDP) sejak wilayah ini mendapatkan otonomi pada tahun 1991.
PUK telah mengungguli mantan partai oposisi Gorran dalam parlementer pilkada tahun lalu dan didorong ke posisi ketiga.
Tapi dalam pemilu Irak nasional pada bulan April, PUK kembali perawakannya berkat popularitasnya Kirkuk, yang berada di luar batas formal wilayah tetapi dikendalikan Kurdi bulan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika