REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia menganggap pemerintah baru akan kesulitan mengambil kebijakan strategis. Pendapatan negara terus menurun, tetapi alokasi untuk subsidi tetap meningkat. Padahal Pemerintah harus membangun infrastruktur, menyediakan jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves mengatakan, Pemerintahan baru akan menghadapi berbagai pilihan kebijakan yang sulit.  

"Pemerintah baru harus dapat mengurangi tekanan terhadap fiskal dan harus menjalankan reformasi struktural untuk meratakan kemakmuran," ujarnya, Senin (21/7).

Pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak memperbesar defisit fiskal. Melemahnya perolehan pendapatan negara juga memperbesar defisit fiskal. Beberapa waktu lalu, DPR telah mengesahkan APBNP 2014 dengan defisit 2,4 persen dari PDB, meningkat dari defisit yang dicanangkan pada ABPN sebesar 1,7 persen dari PDB.

Bank Dunia mengatakan, Pemerintah baru harus dapat mereformasi kebijakan subsidi BBM. Namun hal tersebut tetap akan menekan fiskal. Bank Dunia memproyeksikan, walaupun Pemerintah baru menaikan harga BBM, defisit fiskal tahun ini sebesar 2,8 persen dari PDB. Angka tersebut mendekati batas legal defisit APBN sebesar 3 persen dari PDB.

"Angka tersebut rentan terhadap kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika