REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberhentikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman, Serah terima jabatan akan dilakukan pada 25 Juli mendatang.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan, pergantian itu sudah mendapat persetujuan Presiden. Tiga nama kandidat dengan bintang tiga di pundak sudah diajukan untuk dipilih SBY.
Mereka adalah Wakil KSAD Letjen M Munir, Panglima Kostrad Letjen Gatot Nurmantyo, dan Sesjen Wantannas Letjen Waris. Menurut Fuad, sedianya pergantian memang akan dilakukan pada 25 Juli mendatang. "Tapi, tergantung Keputusan Presiden. (Keppres). Kalau Keppres-nya turun, akan segera diatur," ujarnya.
Ketika disinggung terjadinya percepatan pergantian pucuk pimpinan di AD, Fuad menilai tidak ada masalah terkait proses itu. Menurut dia, Budiman tidak ada masalah. "Memang sudah waktunya. Semuanya berjalan normal," ujar Fuad.
Mencuatnya kabar mengejutkan itu tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa sebulan lalu. Ketika itu, SBY berinisiatif menggelar apel perwira tinggi TNI/Polri di Kementerian Pertahanan. Pada 2 Juni, SBY menyebut pertemuan itu sebagai commander call.
SBY mengungkapkan kegeramannya ke jajaran TNI/Polri. Secara terang-terangan ia mengatakan ketidaksukaannya dan mencium adanya gelagat petinggi TNI/Polri yang mencoba menari-narik prajurit ke ranah politik praktis.
Bahkan, dalam upaya itu, oknum perwira itu dianggapnya telah menghasud para prajurit dengan mengatakan tidak perlu mendengarkan presiden yang sekarang. Meski presiden adalah panglima tertinggi dalam TNI tetapi dianggapnya sebagai kapal karam yang tak perlu lagi didengar.
"Tidak perlu mendengar presiden kalian kan itu kapal karam. Kapal karam itu kapal yang sudah mau tenggalam, berhenti, mau selesailah maksudnya begitu. Lebih baik mencari kapal baru yang tengah berlayar dan matahari yang masih bersinar. Saya tahu. Saya mendengar," katanya (2/6).
Dalam kesempatan itu, secara tegas, SBY mengatakan agar perwira yang ingin terjun ke dunia politik sebaiknya mengundurkan diri kepadanya. Ia memastikan akan memberikan izin.
Yang tak diinginkannya, perwira tersebut menggunakan jabatan tingginya di jajaran TNI/Polri untuk menarik prajurit ke dunia politik dan membelot dari sumpahnya sebagari prajurit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika