REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menjelang transisi pucuk kepemimpinan Indonesia, kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan perhatian kepada presiden terpilih, melainkan juga presiden yang akan digantikan.
Kelompok LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menyisakan janji-janji politik yang belum dia tunaikan.
Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mencontohkan, janji yang pernah dilontarkan SBY adalah soal penyelesaian HAM dan ratifikasi peraturan-peraturan internasional menyangkut HAM.
"Misalnya ada rencana untuk meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa dan Statuta Roma. SBY juga pernah berjanji membuat dialog damai menyoal Papua," ujar Poenky, berbicara dalam konfrensi pers di kantor Kontras, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Di bidang lingkungan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan menambahkan, SBY dahulu mengembar-gemborkan program reforma agraria nasional. Meski begitu, menurut Nego, kebijakan tersebut tidak berjalan.
"Tidak ada reforma agraria nasional, yang ada hanya sertifikasi tanah-tanah terlantar yang memang tidak bermasalah," ujar dia.
Setengah berseloroh, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menyatakan, jika SBY tidak melunasi janji-janjinya, dia tidak akan bisa menjadi Sekjen PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika