REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemimpin junta Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha dapat diusung menjadi perdana menteri dalam pemerintahan baru negara tersebut. Hal ini dikatakan oleh penasihat hukum militer, Wissanu Krea-ngam pada Rabu (23/7).
Ia mengatakan konstitusi baru negara memungkinkan Prayuth untuk menjadi Perdana Menteri Thailand. Namun, keputusan tersebut ada di tangan Majelis Legislatif Nasional. Selain itu, kandidat yang akan diusung menjadi perdana menteri dalam pemilu mendatang juga ditentukan oleh parlemen sementara saat ini.
Pihak militer yang telah memerintah Thailand sejak kudeta pada 22 Mei lalu mengatakan Prayuth tetap dapat menjadi pemimpin negara hingga pemilihan umum berlangsung. Namun, kini anggota militer Thailand mengumumkan mereka akan tetap memegang kendali negara, dibawah konstitusi baru.
Darurat militer yang diberlakukan mulai dua hari sebelum Thailand diambil alih tentara, dikatakan akan tetap dilakukan untuk seterusnya. Hal tersebut menurut dewan militer sebagai upaya menjaga perdamaian dan keamanan negara.
Pada Selasa (22/7) kemarin, Raja Thailand Bhumibol Adulyadej, mendukung konstitusi sementara yang memberi kekuasaan pada militer. Raja mendukung kekuasaan militer agar dapat melakukan campur tangan di bidang politik demi alasan keamanan. Namun, konstitusi itu dibentuk tanpa persetujuan dari pemerintah sipil Thailand.
