REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi Partai Golkar di pemerintahan periode mendatang akan ditentukan oleh pelaksanaan musyawarah nasional (nunas). Jika Golkar ingin tetap menjadi bagian pemerintahan, maka munas wajib dilakukan sebelum Oktober 2014. 

"Munas ini yang menentukan apakah Golkar tetap berada di dalam atau di luar pemerintahan," kata Wasekjen Jendral DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi Republika, Jumat (25/7).

Ace mengatakan, Munas Golkar disuarakan golongan muda dan senior partai berlambang pohon beringin itu. Misalnya Agung Laksono (Kosgoro), Suhardiman (Soksi), Fahmi Idris, Ginandjar Kartasasmita, Yorrys Raweyai, Agus Gumiwang, Indra J Piliang, dan Poempida Hidayatullah. 

Artinya, kata Ace, adanya desakan kuat agar kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) dievaluasi. "Banyak keputusan-keputusan Pak Ical yang perlu dievaluasi," ujar Ace.

Sejumlah agenda evaluasi kebijakan Ical antara lain soal kemerosotan perolehan kursi di DPR. Kemudian kegagalan Ical menjadi capres-cawapres.

Hingga blunder menentukan mitra koalisi yang berujung pada kalahnya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Kami ingin evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan DPP sekarang," katanya.

Ace mengatakan, sejalan dengan AD/ART partai, munas mestinya dilaksanakan lima tahun sekali. Artinya jika Munas terakhir dilaksanakan di Riau pada 2009, maka Munas selanjutnya akan dilaksanakan pada 2014. 

Dengan begitu, imbuh Ace, tidak perlu ada persetujuan 3/4 DPD I untuk Munas. "Ini munas murni. Bukan munas luar biasa. Tidak perlu 3/4," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika