REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung tak mau dianggap sebagai dalang tunggal yang menyebabkan calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto mengungkapkan sikap politiknya yakni menolak hasil pilpres dan menarik saksi di KPU saat penghitungan suara digelar.
Ia mengatakan keputusan tersebut disetujui bersama dalam satu pertemuan di rumah polonia. Bahkan, kala itu, ketua timses Prabowo-Hatta yakni Mahfud MD pun hadir.
“Tidak (bukan saya), itu (walk out) semua kami putuskan dalam suatu pertemuan. Pak Mahfud (Mahfud Md) juga hadir,” katanya, Selasa (29/7).
Ia mengatakan ide tersebut terbersit ketika beberapa tokoh golkar termasuk dirinya berkumpul dan menilai kinerja KPU. Mereka beranggapan kinerja KPU harus dikritisi. Contohnya permintaan pemungutan suara ulang di Jawa Timur tidak dilaksanakan.
"Pada waktu itu ada gagasan dan pikiran dalam diskusi bahwa kita harus mengeluarkan suatu sikap kepada KPU. Tapi saya mengatakan saya belum bisa memutuskan sebelum mendengar pendapat Pak Mahfud MD," katanya.
Aspirasi itu pun disampaikan kepada Hasyim Djojohadikusumo yang rencananya pada tanggal 21 Juli akan ke Hambalang berkunjung ke kediaman kakaknya, Prabowo Subianto. Setelah itu mereka berkumpul keesokan harinya di Rumah Polonia, Jakarta.
Diskusi pun dilanjutkan setelah Mahfud hadir. Ia mengatakan Mahfud setuju dengan sikap itu.
"Dia mengatakan kalau ke MK, tidak akan mudah kalau tidak ada bukti yang kuat, yang masif, yang struktural, dan sistemik. Tapi dengan adanya sikap tentang KPU itu juga suatu gagasan yang baik. Karena itu, ia mengatakan tidak keberatan," katanya.
Keesokan harinya, lanjut Akbar, ia bertemu dengan Prabowo dan mengajak dua tim berdiskusi. Tim menjelaskan secara hukum, Prabowo menyatakan sepakat.
Menurut Akbar, dalam pertemuan tanggal 22 Juli yang menyepakati walk out dan rencana gugatan ke MK itu dihadiri oleh semua partai koalisi Gerindra, yaitu dari Partai Amanat Nasional (PAN) meskipun yang hadir bukan Hatta Rajasa, dari Persatuan Pembangunan (PPP), bahkan dari Partai Demokrat yaitu Max Sopacua.
"Sehingga bisa dikatakan semua lengkap, semua sepakat. Prabowo sepakat pernyataan itu," katanya.