REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Argentina mencatat gagal bayar utang luar negerinya untuk kedua kalinya sejak 2001 lalu. Argentina menolak permintaan kreditor untuk membayar kewajiban utang obligasi jatuh temponya sebesar 1,3 miliar dolar AS.
Pemerintah negeri tango itu memilih untuk bertahan dengan alasan tidak mau diperas para pemegang surat utang. Argentina berharap pembayaran utang bisa diselesaikan secara bertahap, namun para hedge funds holdings memaksa Argentina membayar semua secara langsung.
Kalangan analis pasar keuangan di Wall Street melihat default atas utang dari total 30 miliar dolar AS itu tidak mempengaruhi pasar finansial global. Mereka beralasan penolakan bayar utang Argentina ini lebih dilatarbelakangi masalah teknis pembayaran, bukan fundamental ekonomi dan kisruh politik seperti pada 2001.
Apalagi, perekonomian Argentina pada 2014 ini jauh lebih baik dibandingkan 13 tahun lalu ketika negeri itu mencatat hiperinflasi hingga ratusan persen. Belum lagi produk domestik bruto yang mengalami penurunan hingga 25 persen.
Dari data Wall Street, dari sisi angka pengangguran, pada 2001 mencapai 19,2 persen dari total angkatan kerja. Pada 2014, angka pengangguran tercatat hanya 7,1 persen.
Dari kinerja pertumbuhan ekonomi, pada 2001 Argentina mengalami kontraksi ekonomi hingga -4,4 persen. Pada tahun ini, kontraksi ekonomi negeri Lionel Messi itu hanya -0,2 persen.
Pada 2001 Argentina mencatat deflasi -1,1 persen setelah mengalami era hiperinflasi gila-gilaan. Pada tahun ini inflasi Argentina mencapai 11,9 persen.
Cadangan devisa Argentina pada 2001 hanya 14,5 miliar dolar AS. Pada 2014 ini tercatat mencapai 29,0 miliar dolar AS.
Pada 2005 dan 2010 Argentina merestrukturisasi surat utang negara. Surat utang itu kemudian dijual ke sejumlah kreditor dan setengahnya dibeli Pemerintah Argentina melalui bank sentralnya.
Dari total surat utang 100 miliar dolar AS yang direstrukturisasi, Argentina menguasai 26,1 miliar dolar AS; Inggris memegang 16,5 miliar dolar AS; Amerika Serikat mengambil 11,9 miliar dolar AS; dan Jepang membeli 320 juta dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika